“Masak menuntut keadilan dibilang buat Bali ribut? Analisis dari mana? Ini kan menyampaikan aspirasi melalui seni.”

Demikian respon akun Solidaritas Perjuangan pada sebuah komentar di postingan ajakan berkarya dari Bali Tidak Diam.

“Gerakan apa ini? Jangan buat Bali ribut.” Begitu pertanyaan pemancingnya. Dari akun hantu, karena saat diricek, tidak ada postingan, tak ada follower, tiada following. Jadi, saya tidak akan membuang waktu menyebutkannya.

Menjadi kritis, membuat longmarch, ikut aksi bisa disebut keributan di Bali. Sebaliknya, suara mesin ekskavator mengurug laut, menambang batu kapur, lebih sering tak terdengar.

Sangat mudah membuat propaganda tak bertanggungjawab. Akun media sosial bisa dibuat 100 biji dalam waktu satu jam. Apalagi sudah berbekal sejumlah data yang bisa ditambang di mana saja.

Saat ini, pergerakan sosial politik merespon kebijakan negara yang tidak adil memang lebih berat. Menyiapkan studi analisis, merangkum pasal-pasal rumit melalui poster-poster edukasi, audiensi, public hearing, menyelip di konsultasi publik, sampai menyiapkan perangkat aksi di depan gedung-gedung pemerintah.

Di sisi lain, energi juga harus ditumpahkan di dunia maya. Ada pengintai yang meretas email dan percakapan di aplikasi chatting, akun-akun yang mengandalkan kata kunci tertentu untuk menyerang pengkritik pihak yang membayarnya, sampai oknum aparat yang siap ngejuk berbekal laporan polisi mengggunakan tameng UU ITE.

Padahal para penggerak ini, berharap hal sederhana. Negara dikelola dengan baik dan bertanggungjawab.

Memaknai Hari Pahlawan

Minggu (10/11/2019) baru menggelincir ke pukul 6, tapi udara panas sudah menyergap. Sumuk. Makin terasa panas setelah membaca pengumuman aksi unjuk suara melalui karya seni dari Bali Tidak Diam harus dipindah. Dari Lapangan Renon ke Taman Kota. Karena ada upacara bendera peringatan hari Pahlawan.

Informasi upacara bendera ini diketahui dari medsos, ada surat imbauan car free day di Renon ditiadakan untuk peringatan hari pahlawan. Beberapa jam sebelum hari Minggu tiba. Kenapa polisi yang menerima surat pemberitahuan kegiatan seni Bali Tidak Dian ini beberapa hari sebelumnya tak memberi tahu? Kan tak mungkin upacara peringatan hari pahlawan dihelat mendadak.

Minggu sudah pukul 7, saya dan dua bocah sudah di Taman Kota, lokasi baru. Di sebuah pojokan, belasan paramuda sudah menggelar kain-kain panjang bertuliskan #balitidakdiam #reformasidikorupsi. Tiga seniman melumuri tubuhnya dengan cat putih. Di titik jantungnya dipulas cat merah bertuliskan KPK. Dua bocah memandangnya takjub, duduk tak bergerak. Orang-orang yang berolahraga mulai menghampiri.

Ada yang berusaha mendekat, sebagian hanya menoleh lalu lanjut mengelilingi track jogging. Lima foto mahasiswa dan pelajar ditempel di sebuah kertas karton. Rest in power. Bagus Putra Mahendra (15), Maulana Suryadi (23), Akbar Alamsyah (19), Immawan Randi (22), dan Yusuf Kardawi (19).

Di pojok lain ada dua seniman yang membalut tubuhnya dengan cat putih, bagian dari instalasi seni #BaliTidakDiam kali ini. Mereka mengajak refleksi dengan diam, hanya dengan mimik wajah dan tubuh.

Menjelang siang, sejumlah seniman bersuara melalui kuas di spanduk dengan aneka respon, salah satunya gambar tulis dengan teks besar Oligarkhi.

Suasana lebih ramai di sisi musikalisasi puisi, akustikan, dan orasi. Ada belasan anak muda menembakkan amunisinya dalam puisi-puisi Widji Thukul dan sastrawan pergerakan sosial politik lainnya. Sebuah perlawanan tanpa kekerasan. Berkebalikan dengan respon oknum aparat pada sejumlah aksi di beberapa kota.

Sedikitnya ada 93 laporan orang hilang Tim Advokasi untuk Demokrasi setelah demonstrasi di Gedung DPR, Jakarta, 24-25 September kemarin. Mereka adalah mahasiswa dari beberapa kampus, pelajar STM, termasuk sipil biasa.

Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menjatuhkan serangkaian sanksi disiplin terhadap enam polisi yang “menyalahgunakan senjata api” dalam demonstrasi yang menewaskan dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) pada 26 September 2019. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50204352

Mereka dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan pendidikan selama satu tahun, dan penempatan di tempat khusus selama 21 hari.

Tiada yang menghendaki kekerasan dari pihak pengunjuk rasa maupun petugas pengaman. Apalagi ada jiwa yang harus lepas dari raganya. Keluarga yang terluka. Seperti kisah seorang nelayan tua, saat mendarat ia disambut jenazah anaknya di dalam rumah.

Gempuran kebijakan pemerintah yang meruntuhkan harapan menyulut aksi protes selama beberapa bulan di sejumlah kota. Advokasi di forum-forum resmi tak dihiraukan. Akhirnya berlanjut di jalanan. Pemerintah seperti sengaja menunggu korban.

Demikian juga di Bali. Bagas, Anang, Chika, Bagus, Dodek, Japeng, Tobel, Bagus, dan ratusan lainnya pun bersuara. Berisik ini dimulai dari serangkaian aksi dan diskusi tahun 2019 ini. Tuntutan mereka runut, bahkan gedung yang diarahkan juga sesuai, gedung dewan perwakilan rakyat. Menulis kepanjangannya pun kini harus menahan diri untuk tak misuh-misuh karena memantik regulasi yang memundurkan pemberantasan korupsi dan RUU kontroversial lainnya.