Ratusan warga menghadiri rembug rakyat untuk mendesakkan Perda Tata Ruang yang berprinsip berkeadilan dan memperhatikan hak-hak warga, Kamis (30/7) di Wantilan DPRD Bali, Denpasar.

Warga berasal dari berbagai latar belakang yang peduli pada wajah Bali 25 tahun ke depan. Misalnya nelayan, petani, ibu rumah tangga, penyandang cacat atau difabel, pengerajin, dan lainnya. Mereka juga membacakan pernyataan sikap untuk memastikan wajah Bali tak bertambah rusak oleh alih fungsi lahan yang masif dan tak terkontrol oleh pemerintah.

Warga membawa poster berisi kecaman. Misalnya “Tata Ruang bukan Barang Dagangan”, “Tata Ruang yang Ramah untuk Difabel”, dan lainnya. Continue reading Tata Ruang Bali mau Kemana? →